Palang Merah Indoensia (PMI) Bantul mengaku masih menemui banyak kendala untuk memenuhi stok kebutuhan darah di wilayah tersebut. Pasalnya peningkatan jumlah permintaan darah belum sebanding dengan pasokan yang masuk ke PMI.
Bagian Administrasi UTD PMI Bantul Fajar Taufik mencontohkan, jika ada satu orang membutuhkan 3 kantong darah sementara hanya 10 kantong yang tersisa, akan diberi 1 atau 2 kantong saja.
“Sisanya, keluarga itu mencari sendiri. Hal itu harus ditempuh untuk persediaan jika ada orang lain yang membutuhkan,” jelasnya, kemarin.
Fajar menambahkan, pasokan darah yang masuk berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil yang sering melakukan kegiatan donor darah. Meski begitu, ketersediaan darah masih jauh dari ideal.
Idealnya, jumlah pendonor adalah 2% dari total penduduk Bantul.”Jika PNS yang jumlahnya hingga belasan ribuan rutin mendonor, PMI maupun warga yang membutuhkan darah tidak harus kelabakan mencari pendonor ketika situasi darurat,” imbuh dia.
Fajar menerangkan, pengerahan PNS untuk memenuhi kebutuhan darah sesuai dengan PP No.7/2011 pasal 8 ayat 1, yang mana pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk menjamin ketersediaan darah. (sun)
Bagian Administrasi UTD PMI Bantul Fajar Taufik mencontohkan, jika ada satu orang membutuhkan 3 kantong darah sementara hanya 10 kantong yang tersisa, akan diberi 1 atau 2 kantong saja.
“Sisanya, keluarga itu mencari sendiri. Hal itu harus ditempuh untuk persediaan jika ada orang lain yang membutuhkan,” jelasnya, kemarin.
Fajar menambahkan, pasokan darah yang masuk berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil yang sering melakukan kegiatan donor darah. Meski begitu, ketersediaan darah masih jauh dari ideal.
Idealnya, jumlah pendonor adalah 2% dari total penduduk Bantul.”Jika PNS yang jumlahnya hingga belasan ribuan rutin mendonor, PMI maupun warga yang membutuhkan darah tidak harus kelabakan mencari pendonor ketika situasi darurat,” imbuh dia.
Fajar menerangkan, pengerahan PNS untuk memenuhi kebutuhan darah sesuai dengan PP No.7/2011 pasal 8 ayat 1, yang mana pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk menjamin ketersediaan darah. (sun)
harianjogja| kaskus | kompas | detik | okezone | SNSD Movement
{ 0 komentar...Tambahkan Komentar Anda }
Posting Komentar